Editor : Herwan Saleh
Sumber: MC Pemkot Bengkulu
www.tras.id – Tindakan yang dilakukan Walikota Bengkulu, Helmi Hasan terkait upaya membantu siswa mengeluarkan ijazah mereka yang ditahan pihak sekolah mendapat dukungan dan apresiasi dari banyak pihak. Salah satunya pakar pendidikan Prof.Rambat Sasongko.
Menurut Rambat, tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan oleh walikota walau pun siswa yang ia bantu adalah siswa SMA/SMK yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Sebab Helmi membantu masyarakat atas dasar kemanusiaan, terlebih yang dibantu adalah warganya sendiri.
“Apa yang dilakukan walikota saya dukung sekali karena dia menebus ijazah siswa yang kurang mampu. Bukan soal wilayah dan kewenangan tapi inilah bentuk rasa kemanusiaan. Ini juga sebagai wujud implementasi nilai-nilai religius dan mengutamakan nilai kemanusiaan,” ujar Rambat.
Menurut Rambat, seyogyanya sekolah tidak boleh menahan ijazah yang sudah menjadi hak siswa sampai bertahun-tahun. Sebab kalau siswa tidak bisa melunasi biaya SPP aetinya siswa yang bersangkutan tidak mampu atau tidak punya uang. Maka pihak sekolah harus mengambil kebijakan dan memberi solusi.
“Siswa yang tidak mampu itu seyogyanya perlu dibantu pihak sekolah baik SD, SMP dan SMA sederajat, terkhusus sekolah-sekolah negeri. Suruh siswa mengurus surat keterangan tidak mampu lalu berikan ijazah mereka. Pendidikan itu dibangun atas tiga pilar yakni pemerintah, masyarakat, dan pihak sekolah itu sendiri,” jelas Rambat.
Ia melanjutkan, walikota Bengkulu sudah menjadi contoh baik bagi pemimpin atau kepala daerah lain yang harus lebih memperhatikan dunia pendidikan. Tidak ada alasan anak tidak mendapatkan pendidikan atau tidak mendapatkan ijazahnya karena keterbatasan ekonomi. Di situlah peran pemerintah harus hadir.
“Apa yang dilakukan walikota patut dicontoh oleh pejabat yang lain. Mampu menerapkan nilai religius, menolong sesama tanpa mengenal batas wilayah,” tambah Rambat.
Argumen yang sama juga diutarakan oleh Dr. Zubaedi. Pakar pendidikan yang juga menjabat Sekretaris wilayah PWNU Bengkulu ini juga mendukung walikota Bengkulu Helmi Hasan.
Menurut dia, apa yang dilakukan walikota sangat positif dipandang dari segi kemanusiaan, terlepas SMA dan SMK dibawah kewenangan pemerintah provinsi.
“Sangat positif dan perlu dicontoh yang lain. Pihak sekolah seharusnya tanpa sampai campur tangan walikota dapat mengatasi persoalan ini secara bijak dan dicari solusi agar tidak ada yang namanya penahanan ijazah. Jika orang tuanya benar-benar tidak mampu maka perlu ditanggulangi biayanya oleh pemerintah provinsi untuk yang SMA dan SMK. Seyogyanya yang menangani pak gubernur. Tapi dari segi kemanusiaan, boleh-boleh saja walikota ambil bagian dalam kebaikan,” ujarnya.(*/rls)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here