Reporter : Andreas
Editor : Fery
www.tras.id – Ketua DPRD Bersama Pemkab Bengkulu Utara, menggelar rapat koordinasi inventarisasi dan fasilitasiKetua DPRD Bersama Pemkab Bengkulu Utara, menggelar rapat koordinasi inventarisasi dan fasilitasi penanganan Konflik, demi menciptakan stabilitas daerah, Rabu (16/11/2022).
Rapat yang dipimpin Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bengkulu, Hj. Oslita, SH, MH bersama Kepala Badan Intelijen Daerah (BINDA) Bengkulu, Zulkarnain, SE, M.Si.
Turut dihadiri oleh segenap jajaran Forkopimda dan juga instansi vertikal serta perwakilan perusahaan dari PT BRS, PT SIL, PT PDU dan PT Pamor Ganda.
Dalam arahannya, Kabinda Provinsi Bengkulu, Zulkarnain, SE, M.Si berharap, dengan pertemuan yang dilaksanakan oleh Komunitas IntelijenDaerah (Kominda) ini, bisa memantau sejauh mana konflik yang tengah terjadi antara pihak perusahaan perkebunan dengan masyarakat, serta upaya penanganan yang telah ditempuh kedua belah pihak.
Selanjutnya, upaya dan langkah evaluasi terkait penyebab permasalahan bisa dilaksanakan, sehingga pencegahan bisa dilakukan sedini mungkin. Hal ini diharapkan bisa menjadi cara untuk meminimalisir konflik antara perusahaan dan masyarakat.
“Jika evaluasi sudah berjalan, diharapkan bisa mencegah terjadinya gangguan usaha dan konflik perkebunan di wilayah Bengkulu Utara,” jelasnya.
Lanjut Zulkarnain, peran serta pemerintah dalam mencegah terjadinya konflik ini sangatlah besar. Pasalnya, pemerintah bisa menciptakan stabilitas daerah, dengan cara menyelesaikan semua masalah yang terjadi dan berpotensi menimbulkan konflik.
Pemerintah sebagai perpanjangan tangan masyarakat, harus berupaya agar masalah yang terjadi bisa terselesaikan, agar tidak menjadi lebih luas,” terangnya. (Adv) penanganan Konflik, demi menciptakan stabilitas daerah, Rabu (16/11/2022).
Rapat yang dipimpin Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bengkulu, Hj. Oslita, SH, MH bersama Kepala Badan Intelijen Daerah (BINDA) Bengkulu, Zulkarnain, SE, M.Si.
Turut dihadiri oleh segenap jajaran Forkopimda dan juga instansi vertikal serta perwakilan perusahaan dari PT BRS, PT SIL, PT PDU dan PT Pamor Ganda.
Dalam arahannya, Kabinda Provinsi Bengkulu, Zulkarnain, SE, M.Si berharap, dengan pertemuan yang dilaksanakan oleh Komunitas IntelijenDaerah (Kominda) ini, bisa memantau sejauh mana konflik yang tengah terjadi antara pihak perusahaan perkebunan dengan masyarakat, serta upaya penanganan yang telah ditempuh kedua belah pihak.
Selanjutnya, upaya dan langkah evaluasi terkait penyebab permasalahan bisa dilaksanakan, sehingga pencegahan bisa dilakukan sedini mungkin. Hal ini diharapkan bisa menjadi cara untuk meminimalisir konflik antara perusahaan dan masyarakat.
“Jika evaluasi sudah berjalan, diharapkan bisa mencegah terjadinya gangguan usaha dan konflik perkebunan di wilayah Bengkulu Utara,” jelasnya.
Lanjut Zulkarnain, peran serta pemerintah dalam mencegah terjadinya konflik ini sangatlah besar. Pasalnya, pemerintah bisa menciptakan stabilitas daerah, dengan cara menyelesaikan semua masalah yang terjadi dan berpotensi menimbulkan konflik.
Pemerintah sebagai perpanjangan tangan masyarakat, harus berupaya agar masalah yang terjadi bisa terselesaikan, agar tidak menjadi lebih luas,” terangnya. (Adv)
