Reporter: Fery Agustian
Editor: Dedi HP
www.tras.id – Rencana Dinas PUPR membangun balai kota di kawasan perkantoran merah putih yang akan menelan anggaran Rp 50 M mendapat tanggapan dari walikota, Helmi Hasan. Ia meminta anggaran tersebut dipangkas dan dianggarkan maksimal sebanyak Rp 5 M saja.
“Tadi kami rapat dengan Dinas PUPR, presentasi rencana pembangunan balai kota sangat bagus. Rencana awal anggaranya Rp 50 miliar. Kalau di Pesisir Selatan anggaran pembangunan balai kota sebesar Rp300 miliar. Di Kota Bengkulu cuma Rp 50 miliar, tapi tetap saya minta pangkas, maksimal Rp 5 miliar,” ungkap Helmi.
Pemangkasan tersebut dijelaskan Helmi adalah langkah realistis dan strategis dalam masa Pandemi Covid-19. Justru tidak elok saat Pandemi malah membangun balai dengan harga fantastis.
“Jangan sampai ada kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat, jadi saya minta dianggarkan maksimal Rp 5 miliar,” jelasnya.
Anggaran Rp 5 miliar itu, kata Helmi diperuntukan untuk pembangunan balai kota, kantor walikota, sekaligus masjid.
“Ke depan, kalau walikota yang baru ingin membangun yang lebih megah ya silahkan,” imbuhnya.
Ia menambahkan pembangunan balai kota merupakan aspirasi dari masyarakat. Bahkan ada yang menyebut bila balai kota merupakan simbol wibawa dari kota tersebut.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here