Sosialisasi Digitalisasi Daerah Harus Massif

Reporter: Fery Agustian
Editor: Dedi HP
www.tras.id – Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menegaskan dibutuhkan sosialisasi secara massif pada masyarakat, khususnya sektor swasta sebagai upaya percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Pasalnya hingga semester ke-2 tahun 2020, pengguna aplikasi transaksi digital (elektronik) masih didominasi transaksi pihak pemerintahan. Sementara untuk transaksi oleh pihak swasta/ masyarakat umum hanya berkisar 10 persen atau sebanyak 25.490 lebih akun saja.
Gubernur juga menjelaskan kolaborasi aktif pihak perbankan dengan pemerintah daerah harus ditingkatkan mulai dari tingkat provinsi, kabupaten-kota hingga ke tingkat kecamatan.
“Jadi hal tersebut harus dipersiapkan dengan tim yang dikoordinir pihak perbankan dalam hal ini Bank Indonesia (BI) Perwakilan Bengkulu,” jelas Gubernur Rohidin usai resmikan Pembukaan Rapat Perdana Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Bengkulu Bersama Perwakilan Bank Indonesia Bengkulu, di ruang pertemuan salah satu Hotel di Kota Bengkulu, Senin (03/08).
Disamping itu, tambah Gubernur Bengkulu ke-10 ini, edukasi terhadap masyarakat juga harus dilakukan, yaitu memanfaatkan smartphone untuk hal-hal yang produktif.
“Ya masyarakatnya diedukasi, bermedsos atau menggunakan smartphone itu untuk hal-hal produktif, salah satunya transaksi digital,” pungkasnya.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Bengkulu Rifat Pasha meyakini percepatan dan perluasan digitalisasi di Bengkulu akan cepat meningkat, karena hal ini bukan hal baru dan merupakan tren ditengah masyarakat.
“Dengan pengguna smartphone yang sangat banyak sehingga peluang itu besar. Disamping itu pangsa demografi didominasi struktur usia muda yang sangat aktif berinteraksi menggunakan teknologi,” ungkap Rifat.
Diketahui, secara nasional TP2DD digagas atas Nota kesepahaman antara Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, Kemkominfo dan BI terkait Koordinasi dalam rangka Mendukung Tata Kelola Keuangan.(*)