Reporter : Marzan
Editor : Dedi
www.tras.id – Ketua DPRD Bengkulu Selatan soroti kabar tentang adanya mutasi yang di lakukan Bupati terkesan sembunyi-sembunyi. Hal ini menyusul setelah mencuatnya persoalan mutasi yang mendapat sanksi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Dikatakan Barli Halim bahwa dirinya merasa terkejut dengan informasi mutasi yang terkesan diam-diam. Padahal masih terdapat 26 PNS yang non job dan demosi yang mendapat rekomendasi KASN agar dikembalikan ke jabatan semula atau setara.
“Sangat disayangkan jika memang benar isu mutasi tersebut. Harusnya Bupati prioritaskan dulu pengembalian 26 PNS yang direkomendasikan KASN,” kata Barli, Senin (13/6).
Barli juga meminta Bupati tidak memandang remeh rekomendasi KASN. Kata dia dikhawatirkan akan berimbas buruk terhadap pemerintah, khususnya pada sektor birokrasi.
“Sebelum ada sanksi yang lebih berat, lebih baik segera tindak lanjuti rekomendasi itu. Buang ego sektoral, utamakan kepentingan daerah, jangan sampai gara-gara hal ini, kepentingan daerah menjadi korban,” pintanya.
Memaksimalkan fungsi pengawasan, Barli berjanji akan memantau langsung ke lapangan. Dirinya akan melihat penempatan pejabat di seluruh OPD dan kantor kecamatan. Hal itu untuk mencegah permasalahan mutasi yang akan datang.“Sudah dua kali Bupati Gusnan terima sanksi pemblokiran dari SAPK. Karena itu tadi kesalahan mutasi,” demikian Barli Halim. (*)
