Oleh: Andhika Wahyudiono*
SATUAN Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK) Migas) telah mengonfirmasi bahwa mereka akan mengambil langkah tegas untuk menindak oknum yang terlibat dalam aktivitas illegal drilling. Dalam beberapa bulan terakhir, terjadi serangkaian kecelakaan yang disebabkan oleh praktik ilegal tersebut. Misalnya, sumur-sumur ilegal yang tidak memenuhi standar kesehatan, keselamatan, dan lingkungan (HSE) telah menjadi sumber kecelakaan serta kerusakan lingkungan.
Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Hudi D. Suryodipuro, menjelaskan bahwa meskipun menangani aktivitas illegal drilling bukanlah tugas langsung SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), namun ketika terjadi kecelakaan akibat aktivitas ilegal tersebut, SKK Migas dan KKKS juga terdampak. Mereka akan meminta bantuan dan dukungan dari instansi terkait untuk mengatasi kebakaran maupun pencemaran yang mungkin terjadi.
Lebih lanjut, Hudi menambahkan bahwa ketidaktahuan masyarakat terkadang menyebabkan mereka menyalahkan SKK Migas atas penanganan kecelakaan di lokasi illegal drilling. Namun, sebenarnya penertiban illegal drilling bukanlah tanggung jawab SKK Migas. Menurutnya, jika aktivitas illegal drilling dibiarkan, hal ini dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap upaya peningkatan investasi di sektor hulu migas di Indonesia.
Karena sebagian aktivitas illegal drilling terjadi di wilayah kerja KKKS, maka biaya penanganan kecelakaan dan pencemaran lingkungan juga menjadi tanggung jawab KKKS. Jika kecelakaan terus terjadi, biaya operasional KKKS akan semakin bertambah. Hudi berharap agar instansi terkait dan aparat penegak hukum dapat melakukan penindakan yang tuntas terhadap kegiatan illegal drilling.
Dalam sebulan terakhir, tercatat beberapa kejadian kecelakaan akibat aktivitas ilegal tersebut di beberapa daerah seperti Blora, Jawa Tengah; Musi Banyuasin, Sumatera Selatan; dan Batanghari, Jambi. Hal ini menunjukkan bahwa praktik illegal drilling masih menjadi masalah serius yang perlu segera ditangani oleh pihak berwenang.
SKK Migas dan KKKS perlu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya aktivitas illegal drilling serta mengedukasi mereka tentang pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Selain itu, penegakan hukum yang tegas perlu dilakukan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku illegal drilling.
Komitmen SKK Migas untuk menindak oknum yang terlibat dalam aktivitas ilegal drilling adalah langkah yang positif dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat. Namun, penindakan tersebut harus didukung oleh kerjasama antara pemerintah, instansi terkait, dan masyarakat secara luas.
Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas di sektor hulu migas untuk mencegah terulangnya kecelakaan akibat illegal drilling di masa depan. Selain itu, penting juga untuk mengembangkan regulasi yang lebih ketat serta meningkatkan sanksi bagi pelanggar.
Dengan melangkah tepat dan menjalin kerjasama yang erat antara semua pihak yang terlibat, diharapkan permasalahan illegal drilling bisa diselesaikan dengan efektif. Indonesia diharapkan tetap dapat mempertahankan reputasinya sebagai negara yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya alamnya.
Komitmen untuk menangani illegal drilling secara serius perlu diperkuat dengan langkah-langkah konkret dan kebijakan yang lebih tegas. Ini mencakup peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang lebih ketat, dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi dari aktivitas ilegal tersebut.
Pentingnya sinergi antara pemerintah, lembaga pengawas, perusahaan migas, dan masyarakat dalam mengatasi masalah ini tidak bisa dipandang remeh. Setiap pihak harus berperan aktif dan bertanggung jawab dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap praktik illegal drilling.
Selain itu, perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengawasan dan penegakan hukum terkait illegal drilling. Hal ini dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam melindungi lingkungan dan kepentingan publik.
Upaya penanggulangan illegal drilling juga harus memperhatikan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat setempat. Langkah-langkah yang diambil harus memperhitungkan kebutuhan dan kepentingan mereka serta memberikan solusi yang berkelanjutan.
Dalam konteks ini, peran media massa juga sangat penting dalam memberikan informasi yang objektif dan menyuarakan kepentingan masyarakat terkait isu illegal drilling. Dengan demikian, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam dapat ditingkatkan.
Tidak hanya itu, perlu pula dilakukan upaya diplomasi dan kerjasama lintas negara untuk mengatasi masalah illegal drilling yang melibatkan perusahaan-perusahaan asing. Kolaborasi antar negara dapat memperkuat regulasi dan penegakan hukum yang berlaku di tingkat internasional.
Kesimpulannya, penanganan illegal drilling memerlukan upaya yang komprehensif dan kolaboratif dari semua pihak terkait. Hanya dengan kerjasama yang baik dan langkah-langkah konkret yang diambil secara bersama-sama, masalah ini dapat diatasi dengan efektif dan Indonesia dapat menjaga reputasinya sebagai negara yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya alamnya.(*)
*) Dosen UNTAG Banyuwangi
