Www.tras.id – Pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bengkulu dari sektor parkir menjadi perhatian setelah beberapa zona sempat bermasalah. Anggota Komisi II DPRD Kota, Sutardi pun mengingatkan Dinas Perhubugan dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota untuk berkoordinasi terkait hal tersebut.
“Sektor parkir menjadi salah satu item penyumbang PAD, makanya pengolahannya pun betul-betul harus terukur. Beberapa waktu lalu ada zona-zona yang tidak jadi dilelang, Bapenda harus petakan penyebabnya untuk pembelajaran kedepan,” kata Sutardi kepada media ini, Kamis (02/07).
Politisi Golkar ini pun meminta agar Dinas Perhubungan dan Bapenda mendata menurunkan tim untuk memeriksa ke lapangan mengingat beberapa lokasi kerap dijadikan pungutan liar berkedok parkir.
“Banyak keluhan dari warga terkait pungli parkir, mereka pakai tanda pengenal dan rompi. Kita minta ini ditelusuri, kalau memang parkir resmi pasti masuk PAD. Tapi kalau ternyata sekedar inisiatif mereka sendiri dengan menggunakan tanda pengenal dan rompi palsu, maka sudah termasuk pungli dan nanti urusannya ke penegak hukum,” tambahnya.
Ia juga mengimbau agar masyarakat lebih cermat membedakan parkir resmi dan pungli berkedok parkir.
“Memang kita harus sedikit lebih cermat, masalah parkir ini agak sulit diatasi karena mereka terorganisir,” tutupnya.
