Reporter : Fery Agustian
Editor: Dedi HP
www.tras.id – Kerusakan objek wisata sekaligus situs sejarah “The Orange Bank”, bangunan tugu mirip mahkota Ratu Wilhelmina yang dibangun kolonial Belanda di Bukit Tapak Paderi, Kota Bengkulu akibat longsor pada Juni lalu hingga saat ini belum juga diperbaiki baik oleh Pemprov Bengkulu maupun oleh Pemkot Bengkulu. Saling lempar tanggung jawab dan kewenangan itu membuat situs sejarah yang tercatat dibangun pada tahun 1905 itu kian terbengkalai.
Kondisi demikian sangat disayangkan tokoh masyarakat Bengkulu yang juga politisi partai Ummat, Benny Suharto. Menurutnya, pemerintah baik provinsi dan kabupaten/kota harus saling bersinergi dan berkolaborasi dalam membangun Bengkulu, bukan saling melempar tanggung jawab dan kewenangan dalam pengelolaan maupun pembangunan.
BENNY SUHARTO
“Terlepas itu menyangkut otonomi daerah, tapi saya rasa untuk Provinsi Bengkulu dari Kabupaten Muko-Muko hingga Kaur, berbagai pihak harus punya tanggungjawab. Khusus soal Tapak Paderi yang tebingnya mengalami longsor, kini terkendala soal itu kewenangan kepemilikan apakah areal Pemprov atau Pemkot Bengkulu, ini tentunya menyedihkan”, ujar Benny Suharto.
Ia berharap berbagai pihak tidak mempolitisir perbedaan kewenangan tersebut. Justru yang harus dilakukan adalah mendorong pemerintah provinsi, kota dan kabupaten agar tetap dalam koordinasi dan berkoolaborasi membangun, mengentaskan keterpurukan yang ada, terlebih di masa pademi yang belum juga berakhir.
“Seperti yang saya katakan beberapa waktu lalu, hal-hal yang krusial seperti pengelolaan situs sejarah dan budaya yang ada, perlu dipublish hingga masyakat luar tahu. Karena ini untuk daerah. Jangan soal keburukan seperti kasus ijazah diributkan dan malu kita,” ungkap Benny. (*)
