Www.tras.id – DPRD Kota Bengkulu menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban walikota Tahun 202, Senin (03/05). Penyampaian hasil LKPJ dilakukan sebagai rekomendasi dalam perbaikan penyelenggaraan pemerintah kedepan.
Dalam rapat paripurna tersebut Juru Bicara Pansus LKPJ, Fatmawati menyebutkan setidaknya 13 catatan dan 10 Rekomendasi hasil pembahasan yang dilakukan selama 2 pekan.
Beberapa catatan yang menjadi fokus Pansus LKPJ DPRD Kota antara lain masih adanya Perda yang tidak terealisasi yakni Perda penyertaan modal terhadap PT. Bank Bengkulu dan PDAM Tirta Dharma, masih tidak cermatnya dalam penetapan PAD sehingga menyebabkan defisit anggaran yang sangat besar, hampir semua OPD tidak melaporkan secara keseluruhan realisasi permasalahan yang dihadapi sehingga membuat laporan menjadi tidak lengkap, tidak jelas dan tidak terperinci.
“Kami berharap agar catatan yang telah disampaikan dapat ditindaklanjuti agar penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bengkulu menjadi lebih baik,” kata Fatmawati.
Selain memberikan catatan, Pansus LKPJ juga menyampaikan rekomendasi untuk LKPj Walikota Bengkulu tahun 2020 antara lain merekomendasikan agar pemerintah daerah sesegera mungkin menindaklanjuti temuan TGR oleh BPK mengenai dana covid 19, mengusulkan pemerintah daerah untuk mencabut/membatalkan Perda Penyertaan Modal terhadap PT. Bank Bengkulu dan PDAM Tirta Dharma yang telah ditetapkan, merekomendasikan pemerintah daerah melakukan kesesuaian antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pada program kegiatan OPD.
Sementara Wakil Walikota, Dedy Wahyudi yang hadir saat paripurna penyampaian catatan dan rekomendasi atas LKPJ mengaku jika pihaknya akan menindaklanjuti beberapa rekomendasi yang telah disampaikan.
“Kami mengapresiasi atas catatan dan rekomendasi LKPJ yang telah disampaikan. Saya kira catatan dan rekomendasi tadi semuanya positif, untuk Pemkot akan tindaklanjuti,” tutupnya.
