Walikota Medan Apresiasi Program dan Kebijakan Helmi Hasan

Editor: Herwan Saleh
Sumber: MC Pemkot Bengkulu
www.tras,id – Walikota Medan, Bobby Nasution yang juga menantu presiden, Jokowi menyampaikan apresiasinya pada Walikota Bengkulu, Helmi Hasan atas program dan kebijakan yang membantu para siswa  tak mampu mendapatkan ijazahnya. Hal tersebut disampaikan Bobby saat penandatanganan MoU antara Pemkot Bengkulu dengan Pemkot Medan.
“Saya sangat mengapresiasi betul kerja Pak Walikota. Nanti akan kita kaji ulang hal ini dalam rangka memerdekakan ijazah ke depannya,” ungkap Bobby didampingi oleh Sekda Wiriya Al-Rahman.
Ia juga mengatakan siap mendukung dan mencontoh semua program yang baik di Kota Bengkulu, seperti mewujudkan Bengkulu religius dan bahagia dan upaya memerdekakan ijazah.
“Di Kota Medan, untuk biaya sekolah negeri sudah gratis, namun untuk sekolah swasta belum pak, karena ada berbagai pertimbangan,” tambahnya
Sebelumnya, Helmi memaparkan banyak orang yang sudah lulus tetapi ijazahnya ditahan karena ada tunggakan SPP. Ini sungguh disayangkan karena mereka tidak bisa menggunakan ijazah tersebut, apalagi mau melamar kerja. Maka dari itu, diterbitkan SE melarang penahanan ijazah. Helmi juga bercerita bahwa waktu itu ada janda tua yang menghubunginya. Setelah ditelusuri ternyata tunggakan biaya anak tersebut di sekolah swasta sebesar Rp 35 juta.
“Ia mengeluhkan ijazah anaknya yang ditahan karena masih ada tunggakan. Dia juga bilang bahwa suaminya sudah meninggal, anaknya 4 dan anak terakhirnya baru lulus SMP, tetapi ijazahnya masih ditahan,” jelas Helmi.
Ia juga membeberkan bahwa kejadian serupa tak hanya terkadi di Kota Bengkuku, melainkan di kabupaten juga, khususnya untuk jenjang SMA sederajat.
“Memang kalau tingkat SMA bukanlah wewenang kita. Tetapi ini bukan soal wewenang tapi soal kemanusiaan, apalagi sekarang masyarakat sedang tak berdaya, bukan berarti mereka tak mau bayar, tapi tak berdaya untuk membayar,” tambahnya.
Karena hal ini sedikit miris, Helmi pun langsung menyurati presiden RI, Joko Widodo untuk mengembalikan wewenang SMA ke pemerintah kota/kabupaten.(*/rls)