Kanwil DJP Bengkulu–Lampung Apresiasi Putusan Vonis 3 Tahun Pidana Pajak oleh Majelis Hakim
Reporter: Feri Agustian
Editor: Dedi HP
BENGKULU,- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bengkulu dan Lampung menyampaikan apresiasi atas vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu terhadap wajib pajak berinisial MA dalam perkara pidana perpajakan. Dalam sidang putusan pada Kamis, 14 Agustus 2025 majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama tiga tahun serta denda sebesar Rp367.744.271.
Perkara ini berawal dari hasil penyidikan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung yang menemukan indikasi kuat penggelapan kewajiban perpajakan. Hasil penyidikan tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan, hingga berkas perkara dinyatakan lengkap dan diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi Bengkulu untuk proses penuntutan.
BACA JUGA: Reformasi Perpajakan, DJP-Ditjen Dukcapil Tandatangani PKS
Majelis hakim menyatakan bahwa MA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c, d, dan e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Selain pidana penjara, terdakwa juga diwajibkan membayar total kewajiban keuangan sebesar Rp735.488.542, yang terdiri dari denda dan nilai kerugian negara, sesuai ketentuan pidana perpajakan.
Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Retno Sri Sulistyani, menyatakan bahwa putusan ini menunjukkan keseriusan DJP bersama aparat penegak hukum dalam menindak tegas pelanggaran di bidang perpajakan.
“Penegakan hukum ini bukan semata untuk memenjarakan wajib pajak, tetapi untuk memastikan penerimaan negara terlindungi. Pidana perpajakan adalah ultimum remedium yang ditempuh ketika semua langkah persuasif dan administratif tidak diindahkan,” tegas Retno.
BACA JUGA: Penerimaan Pajak Sektor Usaha Ekonomi Digital Capai Rp22,179 T
Retno menegaskan bahwa Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung mengajak seluruh wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kasus ini diharapkan menjadi pembelajaran penting bahwa upaya penghindaran pajak akan berujung pada sanksi hukum yang tegas. Sebelumnya, kami telah melakukan audiensi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Bapak Victor Antonius Saragih Sidabutar, di mana Kejaksaan menyatakan kesiapan untuk mendukung DJP dalam melaksanakan optimalisasi penegakan hukum guna mengamankan penerimaan negara dan melindungi kepentingan publik,” tutup Retno.(*)
