Perwakilan honorer Bawaslu se Provinsi Bengkulu melakukan aksi solidaritas menolak perekrutan tenaga P3K. (foto: Andreas/tras)
Reporter: Andreas Putra
Editor: Herwan Saleh
BENGKULU, tras.id – Puluhan perwakilan tenaga honorer Bawaslu se Provinsi Bengkulu yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pegawai Honorer (FKPH) menggelar aksi solidaritas menolak rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K), Jum’at (6/1/2023) di halaman kantor Bawaslu Provinsi Bengkulu.
Koordinator FKPH Bawaslu se Provinsi Bengkulu, Jarry Restu Amanda menyampaikan beberapa tuntutan mereka. Ia menyayangkan rekrutmen melalui jalur umum. Selain itu, adanya syarat latar belakang pendidikan khusus, membuat tenaga honorer yang ada saat ini tidak memiliki kesempatan ikut rekrutmen.
“Penolakan ini serentak se Indonesia, kami harap jajaran sekretariat dan unsur pimpinan mengakomodir tuntutan kami,” tega Jarry.
Ada pun poin tuntutan massa aksi menolak rekrutmen P3K jalur umum tersebut yakni:
- Penerimaan yang dimaksud adalah umum tanpa memperhatikan pengabdian PPNPNS yang selama ini mengabdi untuk Bawaslu
- PPNPNS sudah mengabdi 3 sampai dengan 5 tahun lebih untuk negara “demokrasi”;
- Kami masih setia dan siap mengabdi untuk Bawaslu;
- Tahapan Pemilu serentak masih berlangsung dan berjalan dimana PPNPNS juga sebagai salah satu ujung tombak dari Bawaslu;
- Hampir 80% lebih staf PPNPNS Bawaslu statusnya pendidikan tidak linier, sehingga penerimaan PPPK akan menggeser dan menggantikan semua staf yang telah mengabdi selama ini dari awal dibentuknya Bawaslu;
- Jika penerimaan PPPK dilanjutkan maka akan ada penambahan pengangguran akibat dari tidak bisa terakomodir seluruh staf PPNPN Se – Indonesia yang berlatar belakang tidak linier.
Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, Halid Saifullah mendukung aksi solidaritas itu. Bahkan ia juga berjanji akan menyampaikan tuntutan tersebut pada pimpinan Bawaslu RI. Halid menjelaskan keberadaan tenaga honorer yang saat ini tengah berjibaku dalam tahapan Pemilu 2024 sangat penting bahkan menjadi ujung tombak suksesi pengawasan.
“Kami berharap perjuangan ini berhasil dan tuntutan rekan-rekan terpenuhi,” ujar Halid saat menemui massa aksi, didampingi komisioner lainnya dan jajaran sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu.
Usai menyerahkan tuntutan, massa aksi membentang spanduk tuntutan mereka di bundaran Padang Harapan yang sebelumnya dibubuhi tanda tangan dukungan solidaritas, dan selanjutnya tertib membubarkan diri.(*)
