Beranda Daerah MA Kabulkan Permohonan Mantan Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud atas kasus OTT

MA Kabulkan Permohonan Mantan Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud atas kasus OTT

115
0

Reporter/Foto: Fery Agustian

Tras.id- Pantauan trans.id Mahkamah agung (MA) mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) mantan Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud, yang tersandung kasus fee proyek dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 15 mei 2018. Dengan dikabulkannya PK ini, Dirwan Mahmud berpeluang bebas. Sandy K Singarimbun, Penasehat Hukum (PH) Dirwan Mahmud ketika dikomfirmasi membenarkan bahwa PK yang diajukan Dirwan dikabulkan MA. Hal itu tertuang dalam layanan informasi perkara MA RI dengan nomor register 363 PK/Pid.Sus/2019. PK ini diputuskan beberapa hari lalu, yaitu pada tanggal 18 November.

“Iya benar dalam tayangan informasi perkara di MA yang kita peroleh pagi tadi (kmaren red), PK Pak Dirwan dikabulkan. Dikabulkan seperti apa, kita juga masih menunggu dari PN bengkulu karna kita PH juga belum menerima salinan putusannya,” ujar Sandi

Dariwan Mahmud divonis hukuman 6 tahun penjara oleh majelis hakim pengadilan Tipidkor Bengkulu terkait kasus korupsi fee proyek pada 24 Januari 2019. Iy dilanggar pasal 12 hurup A undang-undang RI no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Selain itu diharuskan membayar denda sebesar Rp 300 juta subsidair 4 bulan kurungan dengan hukuman tambahan berupa pecabutan hak untuk dipilih dalam jabatan politik selama 3 tahun putusan majelis hakim yang diketuai oleh Slamet Suripto, SH, MH lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) dari komisi pemberantasan korupsi (KPK) dengan hukuman 7 tahun

Dengan dikabulkannya permohonan PK ini, sambung Sandi, tentunya PH maupun keluarga dari pemohon berharap Dirwan Mahmud bisa dibebaskan dan diputuskan tidak bersalah atas kasus yang menjeratnya saat ini. “Kita tunggu saja, kalau PH dan keluarga tentu berharap Pak Dirwan Mahmud di bebaskan dan dinyatakan tidak bersalah, “tungkasnya

Dilansir sebelumnya, bahwa adapun alasan dari diajukannya upaya hukum PK ini adalah terkait dengan adanya suatu kekhilafkan hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 263 ayat ayat 2 hurup c KUHAP. Dimana terdapat kekeliruan Mejelis Hakim dalam pertimbangan tentang fakta dan pertimbangan hukumya.

Bahwa salah satu alasan mengajukan PK, berkaitan dengan masalah pertimbangan hukum Majelis Hakim yang hanya mengacu pada (satu) orang saksi, padahal kita ketahui bersama ketentuan pasal 185 ayat (2) KUHAP jelas menyebutkan keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya yang dikenal dengan istilah “Unus Testis Nullus Testis”.

Bahwa alasan lainnya terkait dengan masalah penerapan pasal 12 hurup a ayat UU Tipikor dimana unsur utama dalam pasal tersebut adalah”menerima hadia atau janji”dalam putusan bedasarkan fakta-fakta persidangan jelas tidak ada bukti yang cukup untuk menunjukan Dirwan Mahmud menerima hadia atau janji terkait dengan jabatannya selaku Bupati Bengkulu Selatan.

Sedangkan untuk mengembalikannya jabatan sebagai Bupati. Menurut anggota DPRD Provinsi Bengkulu ini tegantung dari apa yang menjadi perintah keputusan nanti,”tutup Yurman.(*)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here