Reporter/foto: Jauhari Sihantori
www.tras.id – Para perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berunjuk rasa di kantor bupati Seluma, Selasa (07/01/2020). Mereka meminta tunjangan dan penghasilan tetap (Siltap) Kades dan perangkat desa tak dihapus.
Dijelaskan ketua PPDI, Herwan Mezi penghapusan Siltap sangat bertentangan dengan UU No.6/2014 Tentang Desa.
“Kami meminta pemerintah kabupaten Seluma, dapat merealisasikan PP No.11/2019 dan kebutuhan biaya pembinaan PKK, keagamaan, linmas dan operasional kantor desa dibutuhkan ADD minimal Rp425 juta untuk setiap desa,” ujarnya.
Setelah berorasi dan menyampaikan pendapat selama 2 jam, akhirnya Setdakab Seluma, Irihadi menerima perwakilan Kepala Desa yang berunjuk rasa tersebut. (*)