www.tras.id – aman data kependudukan, khususnya yang akan menjadi pemilih pemula pada Pilkada 2024, menjadi fokus Dukcapil Kabupaten Bengkulu Utara.
Kepala Dukcapil Bengkulu Utara, Suwanto, SH, berujar, Pemda BU sangat fokus dalam menyukseskan penyelenggaraan kontestasi, baik sejak Pemilu hingga Pilkada yang akan digelar 27 November mendatang.
“Salah satu fokus kita saat ini, selain pelayanan adminduk lainnya adalah perekaman data kepada calon pemilih pemula,” kata Suwanto, lewat seluler, Rabu, 3 April 2024.
Dijelaskan Suwanto, Daftar Agregat Kependudukan (DAK) Semester 2 yang dirilis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terjadi penambahan penduduk di daerah ini.
Ia menyampaikan, membaca paparan rilis akhir 2023 tersebut, menyampaikan jumlah penambahan penduduk di daerah ini sebanyak 6 ribu jiwa.
“Jumlah penduduk Bengkulu Utara sebanyak 304.720 jiwa,” Suwanto menuturkan. Angka itu, menunjukan margin penambahan pendudukan 6 ribuan jiwa.
Mantan Kadis Sosial yang juga pernah menjabat Sekretaris KPU BU ini, menjelaskan, sudah bisa diketahui perbandingan jumlah penduduk.
Kondisi terkini, kata dia, jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak, ketimbang penduduk jenis kelamin perempuan. Pautan angkanya sebanyak 6.366 penduduk.
“Total jumlah penduduk terbagi dengan 155.542 penduduk laki-laki dan 149.176 penduduk perempuan,” ujarnya.
Secara keseluruhan, Suwanto memaparkan, mencermati grafis saban tahunnya, angka penduduk di kabupaten ini cenderung meningkat.
Seperti dipaparkan DAK Semester 2, menunjukkan pertumbuhan penduduk rata-rata di kisaran 3 ribu jiwa setiap semesternya.
Dari jumlah penduduk itu, lanjut dia, jumlah wajib KTP periode itu adalah 221.000 jiwa. Tercatat pula, sebanyak 83.720 penduduk belum wajib KTP
“Kerja perekaman yang dilakukan oleh daerah, nyaris rampung. Realisasinya 97,98 persen atau 216.543 penduduk,” terangnya.
Lebih jauh, dalam rangka penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan atau adminduk, langkah inovasi dan improvisasi hingga kerja sinergis dilakukan Dukcapil Bengkulu Utara.
Mulai dari kerjasama lintas stakeholder, yang akan memberikan imbasan positif dalam penyelenggaran kerja birokrasi pemerintahan pada lintas fungsi dan kewenangan dalam perjanjian kerja sama atau PKS.
Dia menyampaikan, belasan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), telah menjalin kerjasama dengan Dukcapil.
Langkah ini sangat penting, kata Suwanto, karena akan berimplikasi pada peningkatan pelayanan, dalam inovasi program.
“Tentunya, PKS yang dijalin ini sesuai dengan rel-rel regulasi sebagai payung hukumnya,” kata Suwanto, belum lama ini.
Secara teknis, Suwanto menjelaskan, metoda PKS setelah resmi dijalin, nantinya OPD akan mendapatkan jaringan Virtual Personal Network atau VPN.(rls)
