Reporter : Fery
Editor/Poto : Mia
www.tras.id – Senin (21/03/2022) bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi, Dalam pendapat akhir yang disampaikan 8 Fraksi DPRD Provinsi Bengkulu pada Rapat Paripurna ke -13, di mana seluruh fraksi menyatakan sepakat Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu tahun 2022.
“ Kami dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP), menyetujui Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditetapkan menjadi Perda Provinsi Bengkulu tahun 2022, sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku,” ujar Sri Rezeki, saat menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi PDIP.
Persetujuan bersama atas ditetapkannya Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi Perda itu, dituangkan dalam Surat Keputusan bersama, yang ditandatangani unsur pimpinan dewan provinsi serta Sekda Pemprov Hamka Sabri yang disaksikan oleh Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah secara virtual.
Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota dewan yang telah mencurahkan tenaga dan fikirannya dalam membahas Raperda tersebut hingga ditetapkan menjadi Perda.
Lanjut Gubernur Rohidin, ia menyampaikan Perda yang telah disetujui tersebut akan dikirim ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi sebelum menjadi lembaran Perda Provinsi Bengkulu.
“Yang selanjutnya nanti akan kita turunkan dalam bentuk Peraturan Gubernur dan SK Gubernur sebagai pedoman OPD dan instansi terkait untuk dapat diimplementasikan. Sehingga pengelolaan lingkungan dan melestarikan fungsi lingkungan hidup yang ada di Provinsi Bengkulu,” ujar Guberbur Rohidin secara virtual.
Terkait dengan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu yang dikembalikan lagi ke Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk diperbaiki kembali, Gubernur Rohidin menyatakan akan segera melakukan izin substansi maupun izin tekhnis serta melakukan administrasi terhadap regulasi yang ada.
“ Serta regulasi yang terbaru agar draf Raperda RTRW Provinsi Bengkulu ini dapat kembali kami ajukan ke DPRD Provinsi Bengkulu, dan kami harapkan anggota dewan yang terhormat dapat kembali membahas dan memberikan masukan dan pemikiranya sesuai tahapannya dan peraturan yang berlaku,” terang Gubernur Rohidin, di penghujung kata sambutannya. (*)
