www.tras.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Utara mendesak pemerintah daerah setempat untuk segera memulai proses lelang proyek pembangunan fisik tahun 2024. Meskipun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2024 telah berjalan cukup lama, hingga kini sangat sedikit proyek pembangunan yang masuk ke dalam sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, Juhaili, S.IP, menyatakan bahwa setelah pemerintah daerah mendapatkan nomor register APBD 2024 dari Pemerintah Provinsi Bengkulu, seharusnya proses lelang proyek sudah dipersiapkan. “Kami harap semua paket pekerjaan fisik segera dilelang. Jangan sampai lelang proyek menumpuk di akhir tahun. Ini sudah hampir setengah tahun, proses lelang proyek fisik masih hening saja. Jangan sampai kesannya nanti kejar tayang,” jelas Juhaili kepada awak media ini, 6/5/2024.
Politikus Partai Golkar tersebut menekankan pentingnya percepatan lelang proyek untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan dan mendorong perputaran ekonomi masyarakat. “Kalau pekerjaan proyek fisik dimulai, otomatis akan ada perputaran ekonomi. Seperti kuli bangunan bisa bekerja, toko material bisa menjual semen, dan pengusaha batu serta pasir juga bisa mendapat penghasilan,” tambah Juhaili.
Juhaili juga menyoroti kondisi alam yang tidak menentu sebagai potensi kendala bagi para kontraktor dalam melaksanakan kegiatan. Percepatan lelang proyek, menurutnya, selaras dengan komitmen eksekutif untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan dan serapan anggaran.
“Masa pemerintah daerah kalah dengan pemerintah desa? Di desa-desa sudah mulai semua kegiatan pembangunan fisik,” kata Juhaili. Ia juga berharap Bupati menginstruksikan seluruh SKPD untuk melengkapi dokumen dan mempercepat proses lelang. “Masyarakat sudah banyak bertanya kapan mulainya pembangunan tahun 2024 ini,” pungkas Juhaili. (Adv/Teguh)Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Utara mendesak pemerintah daerah setempat untuk segera memulai proses lelang proyek pembangunan fisik tahun 2024. Meskipun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2024 telah berjalan cukup lama, hingga kini sangat sedikit proyek pembangunan yang masuk ke dalam sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, Juhaili, S.IP, menyatakan bahwa setelah pemerintah daerah mendapatkan nomor register APBD 2024 dari Pemerintah Provinsi Bengkulu, seharusnya proses lelang proyek sudah dipersiapkan. “Kami harap semua paket pekerjaan fisik segera dilelang. Jangan sampai lelang proyek menumpuk di akhir tahun. Ini sudah hampir setengah tahun, proses lelang proyek fisik masih hening saja. Jangan sampai kesannya nanti kejar tayang,” jelas Juhaili kepada awak media ini, 6/5/2024.
Politikus Partai Golkar tersebut menekankan pentingnya percepatan lelang proyek untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan dan mendorong perputaran ekonomi masyarakat. “Kalau pekerjaan proyek fisik dimulai, otomatis akan ada perputaran ekonomi. Seperti kuli bangunan bisa bekerja, toko material bisa menjual semen, dan pengusaha batu serta pasir juga bisa mendapat penghasilan,” tambah Juhaili.
Juhaili juga menyoroti kondisi alam yang tidak menentu sebagai potensi kendala bagi para kontraktor dalam melaksanakan kegiatan. Percepatan lelang proyek, menurutnya, selaras dengan komitmen eksekutif untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan dan serapan anggaran.
“Masa pemerintah daerah kalah dengan pemerintah desa? Di desa-desa sudah mulai semua kegiatan pembangunan fisik,” kata Juhaili. Ia juga berharap Bupati menginstruksikan seluruh SKPD untuk melengkapi dokumen dan mempercepat proses lelang. “Masyarakat sudah banyak bertanya kapan mulainya pembangunan tahun 2024 ini,” pungkas Juhaili. (Adv)